POLAJABAR.COM - Tindakan main hakim sendiri yang berujung maut kembali menimbulkan dampak serius terhadap trauma anak di Bali. Kasus pengeroyokan terhadap terduga pelaku pencurian ayam ini terjadi di Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada Senin (27/6/2026). Dikutip dari Bisnismarket.com, aksi kekerasan massa tersebut disaksikan langsung oleh seorang anak yang kini membutuhkan penanganan khusus.
Sorotan mendalam muncul dari pihak legislatif yang menilai kasus ini berdampak buruk bagi kesehatan mental anak. Anggota Komisi XIII DPR RI menuntut komitmen nyata dari pemerintah untuk mendampingi saksi anak tersebut. Langkah ini dianggap penting guna memastikan masa depan psikologis sang anak tidak terganggu akibat trauma mendalam.
"Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertanggung jawab penuh atas pemulihan trauma yang dialami saksi anak di lokasi kejadian," kata Anggota Komisi XIII DPR RI.
Peristiwa tragis itu berawal dari kemarahan warga yang meluap hingga memicu pengeroyokan secara beramai-ramai. Amuk massa tak terkendali tersebut akhirnya menewaskan terduga pelaku di tempat kejadian perkara. Kehadiran anak di sekitar lokasi membuat kejadian brutal itu terekam jelas dalam ingatan sang anak.
Kasus di Tabanan ini sekaligus mempertanyakan sejauh mana efektivitas sistem perlindungan anak di tengah dinamika emosi masyarakat. Fenomena kekerasan di ruang publik sering kali mengabaikan keselamatan jiwa dan mental anak-anak yang berada di sekitarnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dan dinas sosial setempat.
"Aksi kekerasan massal di depan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak," kata Anggota Komisi XIII DPR RI.
Dampak psikologis berupa trauma pascakejadian berpotensi mengganggu tumbuh kembang dan stabilitas emosional sang anak jika tidak segera ditangani. Oleh sebab itu, bantuan pendampingan psikologis dari lembaga terkait harus segera direalisasikan secara berkala. Pemulihan ini membutuhkan proses yang konsisten dan dukungan dari lingkungan keluarga.
Penanganan terhadap korban trauma ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama bagi seluruh pihak terkait. Negara dituntut tidak hanya fokus pada penegakan hukum aksi pengeroyokan, tetapi juga pemulihan korban yang terdampak. Sinergi ini diperlukan demi menjamin rasa aman serta perlindungan maksimal bagi seluruh anak Indonesia.
