POLAJABAR.COM - Sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot dan Demokrasi Kita mendadak menjadi pusat perhatian publik di Kota Bandung. Agenda utama forum tersebut adalah membahas isu krusial mengenai transportasi massal, khususnya revitalisasi angkutan kota (angkot) yang selama ini menjadi sumber keluhan warga.
Sorotan tajam tertuju pada satu kursi kosong yang sengaja disiapkan dalam acara tersebut. Kursi itu merupakan tempat yang seharusnya diduduki oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk memberikan pandangan resmi terkait permasalahan transportasi yang mendesak.
Diskusi penting ini sedianya diagendakan terlaksana pada hari Minggu, tepatnya tanggal 28 Juni 2026, dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Namun, hingga waktu yang ditentukan, kehadiran orang nomor satu di Kota Bandung tersebut tidak kunjung terlihat.
Kondisi ini memaksa penyelenggara untuk mengambil keputusan sulit. Sekitar pukul 11.00 WIB, karena ketidakhadiran Farhan yang tak kunjung terealisasi, panitia memutuskan untuk tetap memulai jalannya diskusi tanpa kehadiran wali kota.
Ketidakhadiran Muhammad Farhan dalam sesi pembahasan revitalisasi angkot ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan peserta. Forum tersebut secara eksplisit dibuka sebagai wadah curah pendapat warga mengenai masalah transportasi yang telah lama membebani mobilitas sehari-hari mereka.
"Sebuah kursi kosong jadi tempat curhat warga Kota Bandung, terutama mengenai masalah transportasi massal," demikian situasi yang digambarkan oleh salah satu perwakilan peserta diskusi tersebut. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya kehadiran pemimpin daerah dalam menyelesaikan isu transportasi.
Kursi kosong tersebut, yang diperuntukkan bagi Wali Kota Farhan, menjadi metafora kuat bagi warga. Mereka merasa aspirasi mereka mengenai perbaikan angkot belum mendapatkan respons langsung dari pucuk pimpinan eksekutif kota.
Dikutip dari diskusi tersebut, suasana diskusi yang seharusnya menjadi dialog konstruktif terpaksa berubah menjadi sesi refleksi atas minimnya tindak lanjut nyata terhadap janji perbaikan transportasi publik. Ketidakhadiran Farhan menambah beban persepsi publik terhadap penanganan masalah angkot.
Rencana kehadiran Wali Kota Farhan untuk membahas secara langsung revitalisasi angkutan yang kerap bermasalah di lapangan sayangnya tidak terealisasi hingga acara tersebut usai dilaksanakan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda publik dan realisasi kehadiran pejabat tinggi.
