POLAJABAR.COM - Aksi unjuk rasa yang terencana dengan baik telah dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Wilayah Sukabumi pada hari Senin sore, 22 Juni 2026. Aksi ini berpusat di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi, yang berlokasi di Jalan A. Yani, Warudoyong, Kota Sukabumi.
Aktivitas demonstrasi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa langsung kepada pihak eksekutif dan legislatif daerah. Para mahasiswa membawa serta dokumen kajian komprehensif yang berisi tujuh poin tuntutan dan rekomendasi kebijakan strategis.
Dokumen kajian yang diserahkan tersebut memiliki judul yang sangat spesifik, mencakup isu-isu krusial baik di tingkat nasional maupun regional. Secara rinci, kajian itu bertajuk 'Menakar Pelemahan Rupiah, Kenaikan BBM, MBG, KDMP, Korupsi, Nepotisme, dan Supremasi Sipil dalam Kebijakan Nasional'.
Tujuan utama dari penyampaian dokumen ini adalah untuk mendorong dilakukannya evaluasi mendalam terhadap berbagai persoalan yang dianggap memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan fokus mahasiswa pada isu-isu yang memengaruhi daya beli dan kesejahteraan publik.
Selain dokumen tertulis, para demonstran juga membawa alat peraga visual untuk memperkuat pernyataan mereka. Mereka membentangkan spanduk dengan tulisan yang tegas dan lugas, yaitu 'Evaluasi Total MBG, KDMP #DaruratDemokrasi'.
Dikutip dari sumber berita, aksi kali ini secara spesifik menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi makro hingga persoalan tata kelola daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus mereka di tingkat lokal adalah kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu.
Dokumen tersebut merupakan hasil telaah mendalam dari BEM Nusantara Wilayah Sukabumi, yang dirancang sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan kebijakan. Kajian ini berfokus pada bagaimana kebijakan nasional terkait rupiah, BBM, serta isu korupsi dan nepotisme berinteraksi dengan kondisi lokal.
Para mahasiswa berharap agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Mereka mendesak adanya respons konkret terhadap tujuh tuntutan yang telah mereka rumuskan bersama.
"Dokumen bertajuk 'Menakar Pelemahan Rupiah, Kenaikan BBM, MBG, KDMP, Korupsi, Nepotisme, dan Supremasi Sipil dalam Kebijakan Nasional' tersebut dikeluarkan demi mendorong evaluasi berbagai persoalan nasional maupun daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat luas," ujar perwakilan BEM Nusantara Sukabumi.
