POLAJABAR.COM - Hubungan kerja antara Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dengan wakilnya, Erwin, dikabarkan sedang mengalami keretakan serius di tengah periode kepemimpinan mereka. Ketegangan ini menjadi sorotan publik setelah adanya pernyataan terbuka mengenai minimnya peran wakil kepala daerah dalam pengambilan keputusan.
Permasalahan ini mencuat ke permukaan setelah Erwin memberikan tanggapan kepada awak media pada hari Senin, 6 Juli 2026, di lingkungan Balai Kota Bandung. Kedatangan Erwin saat itu bertepatan setelah adanya perkembangan signifikan terkait kasus hukum yang melibatkan dirinya.
Secara spesifik, momen krusial ini terjadi setelah adanya keputusan praperadilan mengenai status Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus korupsi yang menjerat Erwin, di mana permohonan tersebut ditolak oleh pihak pengadilan. Momen ini menjadi titik balik dalam penyampaian aspirasi politiknya.
Setelah sesi wawancara yang panjang lebar mengenai hasil praperadilan tersebut selesai, perhatian wartawan kemudian beralih menanyakan perihal tugas dan peran Erwin dalam penanganan isu-isu strategis kota. Salah satu isu yang disinggung adalah upaya mitigasi potensi kekeringan di wilayah Bandung.
Pada saat itulah, Erwin tidak lagi menahan diri dan menyampaikan pengakuannya secara gamblang kepada para wartawan yang hadir di lokasi. Ia secara eksplisit menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam pembagian peran di lingkup eksekutif kota.
Erwin secara blak-blakan mengungkapkan bahwa dirinya merasa sepenuhnya terpinggirkan dari proses pengambilan kebijakan penting di pemerintahan kota yang dipimpin oleh Wali Kota Farhan. Hal ini menjadi indikasi adanya disharmoni dalam duet kepemimpinan tersebut.
"Saya merasa sama sekali tidak pernah dilibatkan oleh Bapak Wali Kota Farhan terkait dengan urusan pemerintahan," ujar Erwin saat dimintai keterangan oleh awak media, seperti dikutip dari sumber berita.
Pernyataan ini memberikan gambaran jelas bahwa komunikasi dan koordinasi antara kedua pejabat tinggi di Kota Bandung tersebut diduga kuat tidak berjalan mulus selama ini. Isu ini membuka perspektif baru mengenai dinamika internal birokrasi Bandung.
Dikutip dari sumber berita, pernyataan tegas mengenai minimnya keterlibatan dalam urusan pemerintahan tersebut disampaikan Erwin saat ia ditemui oleh wartawan di Balai Kota Bandung pada hari Senin, 6 Juli 2026. Momen ini menambah catatan penting dalam dinamika politik lokal.
