POLAJABAR.COM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme akses informasi data keuangan bagi Wajib Pajak bernilai kekayaan tinggi. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait aturan pemeriksaan rekening perbankan kelompok high wealth individual.
Langkah tersebut diatur secara terperinci melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor SE-9/PJ/2026. Regulasi ini memuat tata cara permintaan informasi, bukti, atau keterangan keuangan demi pelaksanaan akses informasi untuk kepentingan perpajakan nasional.
Dikutip dari BisnisMarket.com, penertiban aturan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk penyederhanaan prosedur administratif yang sebenarnya telah berjalan selama ini. DJP menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan pembentukan aturan baru yang mendadak.
Langkah transparansi ini diambil guna memastikan bahwa seluruh proses administrasi perpajakan berjalan lebih teratur dan akuntabel. Penyempurnaan aturan ini difokuskan pada penguatan mekanisme pengawasan internal di lingkup otoritas pajak.
"Surat Edaran tersebut pada hakikatnya hadir untuk memperkuat tata kelola internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak," kata Bimo Wijayanto.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Keterangan pers itu diberikan di tengah agenda konferensi APBN Kita yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7).
Melalui penyempurnaan petunjuk teknis ini, petugas pajak memiliki acuan kerja yang lebih jelas dan terukur saat mengumpulkan bukti keuangan Wajib Pajak. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus meminimalisasi potensi kekeliruan prosedur.
Secara keseluruhan, pembaruan tata cara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat luas, khususnya para Wajib Pajak super kaya. Di sisi lain, otoritas perpajakan tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efisien, profesional, dan transparan.
