POLAJABAR.COM - Perundingan teknis antara delegasi Republik Islam Iran dan Amerika Serikat telah rampung diselenggarakan di Swiss. Tahap diskusi ini merupakan tindak lanjut penting dalam upaya penyelesaian isu-isu bilateral yang kompleks antara kedua negara.
Keputusan penting yang dicapai adalah pembentukan beberapa kelompok kerja spesifik untuk menindaklanjuti pembahasan yang telah dilakukan. Keputusan ini disebarluaskan oleh media resmi pemerintah Iran pada hari Selasa, tanggal 23 Juni.
Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, menyampaikan rincian mengenai struktur baru dalam proses negosiasi ini. Pembentukan kelompok kerja ini bertujuan untuk memecah isu besar menjadi fokus pembahasan yang lebih terperinci dan terarah.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengonfirmasi pembentukan empat gugus tugas utama dalam dialog tersebut. "Diputuskan bahwa empat kelompok kerja akan dibentuk: Penghentian Sanksi, Urusan Nuklir, Rekonstruksi dan Pembangunan Ekonomi, serta Pemantauan dan Implementasi," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi.
Pembentukan gugus tugas mengenai Penghentian Sanksi dan Urusan Nuklir menunjukkan prioritas utama kedua belah pihak. Sementara itu, fokus pada Rekonstruksi dan Pembangunan Ekonomi mengindikasikan harapan akan adanya kemajuan nyata dalam aspek kesejahteraan.
Secara terpisah, kepala negosiator dari pihak Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyampaikan pernyataan tambahan mengenai kedaulatan wilayah. Pernyataan ini muncul setelah pertemuan tersebut, yang juga didorong oleh upaya mengakhiri ketegangan di kawasan tersebut.
Kepala negosiator Iran menegaskan posisi tegas negaranya terkait salah satu jalur pelayaran vital dunia. "Selat Hormuz akan dikelola oleh Teheran," tegas kepala negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada hari Selasa (23/6).
Pernyataan ini datang setelah adanya pembicaraan yang bertujuan untuk meredakan konflik regional, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di wilayah tersebut. Dikutip dari kantor berita AFP, informasi ini disampaikan pada hari Selasa (23/6/2026).
Pembentukan kerangka kerja yang terstruktur ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Langkah ini membuka jalan bagi implementasi solusi teknis atas masalah nuklir dan ekonomi yang telah lama membayangi hubungan kedua negara.
