POLA JABAR – Tren penggunaan kendaraan ramah lingkungan, khususnya motor listrik, terus meningkat seiring dengan target pemerintah untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang sering muncul bagi calon pembeli adalah mengenai kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
Kabar baiknya, pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus fiskal untuk menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan tanpa emisi ini.
Insentif Nol Persen di Sebagian Besar Daerah
Secara umum, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah memberikan insentif berupa tarif BBN-KB sebesar 0% atau gratis bagi pendaftaran motor listrik baru (off-the-road menjadi on-the-road). Kebijakan ini bertujuan untuk menekan harga jual kendaraan listrik agar lebih kompetitif dibandingkan motor berbahan bakar minyak.
Dengan adanya pembebasan biaya ini, konsumen hanya perlu membayar biaya administrasi penerbitan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor.
Perbedaan Regulasi di Tiap Provinsi
Meskipun secara nasional terdapat dorongan untuk membebaskan pajak kendaraan listrik, perlu dicatat bahwa kewenangan pemungutan pajak kendaraan berada di tangan pemerintah provinsi. Hal ini mengakibatkan adanya potensi perbedaan tarif di beberapa wilayah:
- Daerah Progresif: Provinsi besar seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan pionir dalam penerapan tarif 0% untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
- Variasi Tarif: Beberapa provinsi lain mungkin masih menerapkan tarif berbeda atau memberikan diskon dalam persentase tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing.***
