POLA JABAR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh menjamin keberlangsungan pendidikan bagi seluruh generasi muda, khususnya dari kalangan ekonomi prasejahtera. Pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 ini, jaminan akses pendidikan dipastikan merata, baik bagi siswa yang diterima di instansi pendidikan negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa alokasi dukungan anggaran telah disiapkan secara khusus untuk meng-cover kebutuhan anak-anak yang masuk dalam kategori kerentanan sosial desil 1, 2, dan 3.
Langkah nyata ini diambil agar faktor finansial tidak lagi menjadi sekat pembatas bagi anak-anak di Jawa Barat untuk meraih masa depan yang cerah. Melalui skema ini, beban biaya operasional sekolah akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.
“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” ujarnya pada Kick Off SPMB Jawa Barat SMA, SMK, SLB di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Senin (18/5/2026).
Lebih dari sekadar membebaskan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), intervensi pemerintah daerah juga menyasar pada kebutuhan penunjang harian para peserta didik di sekolah, guna meringankan beban para orang tua wali murid.
“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” katanya.
Purwanto menekankan bahwa momentum SPMB 2026 harus menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan di Tanah Pasundan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap anak usia sekolah yang kehilangan hak belajarnya akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Untuk menampung gelombang lulusan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat yang melimpah, Disdik Jabar bergerak taktis melakukan pemetaan kuota tampung bangku sekolah secara komprehensif.
