POLA JABAR – Setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi wajib mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan pemerintah.
UMP menjadi batas minimum yang harus diterima pekerja, sehingga perusahaan tidak diperbolehkan membayar upah di bawah standar tersebut.
Bagi perusahaan yang memiliki aktivitas di beberapa kabupaten/kota, kewajiban ini juga mencakup penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku.
Dalam banyak kasus, UMK ditetapkan lebih tinggi daripada UMP mengikuti kondisi ekonomi lokal.
Karena itu, perusahaan wajib menyesuaikan pembayaran upah sesuai UMK jika wilayah operasionalnya berada pada daerah yang menetapkan standar lebih tinggi.
Ketidakpatuhan terhadap aturan upah minimum dapat berujung pada sanksi administratif maupun hukum, termasuk denda atau kewajiban membayar kekurangan upah kepada pekerja.
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan UMP dan UMK adalah bagian penting dalam melindungi hak dasar pekerja serta memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil.***
