POLAJABAR.COM - Langkah Indonesia memperkuat daya saing finansial global melalui Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) terus memantik perhatian publik. Kehadiran kawasan khusus ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang berbasis mata uang asing.
Di tengah kekhawatiran masyarakat akan dampaknya terhadap mata uang nasional, pemerintah memberikan penjelasan komprehensif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah akan tetap terjaga dengan kuat.
Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar di Jakarta pada Selasa (21/7). Pemerintah menilai mekanisme transaksi valuta asing di kawasan tersebut telah dirancang secara aman.
Penjelasan ini merespons poin-poin penting yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII. Aturan tersebut memang memberikan ruang bagi para pelaku bisnis di kawasan khusus untuk beroperasi menggunakan mata uang asing.
Seperti dilansir dari BisnisMarket.com, kebijakan tersebut dipastikan tidak akan memicu tekanan berlebih pada nilai tukar domestik. Hal ini lantaran ekosistem keuangan di kawasan khusus tersebut terpisah dari pasar reguler dalam negeri.
Seluruh sumber pendanaan yang berputar di dalam kawasan PFII diketahui sepenuhnya berasal dari pemodal luar negeri. Dengan demikian, pergerakan dana valas tersebut tidak akan mengambil pasokan Dolar yang ada di pasar finansial nasional.
"Penggunaan valuta asing tersebut hanya berlaku di dalam kawasan khusus dan dana yang digunakan murni berasal dari luar negeri, sehingga tidak berpengaruh pada permintaan Dolar di dalam negeri," ujar Purbaya.
Melalui skema terisolasi ini, pemerintah optimistis keberadaan PFII dapat menarik investasi asing tanpa merusak tatanan moneter nasional. Kehadiran kawasan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
