POLA JABAR – Keamanan data pribadi masyarakat kembali menjadi sorotan tajam di awal tahun 2026. Menanggapi isu kebocoran data yang tengah memanas, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan perhatian serius terhadap kerentanan sistem perlindungan informasi publik. Ia mengutarakan kekhawatirannya bahwa fenomena ini kemungkinan besar bersumber dari infrastruktur di level pemerintah pusat.
Kekhawatiran Farhan bukan tanpa alasan. Pola serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia mengindikasikan adanya masalah sistemik yang perlu segera diatasi secara menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap transformasi digital tidak luntur.
Saat ditemui di Pendopo Kota Bandung pada Rabu, 8 April 2026, Wali Kota Farhan mengungkapkan pandangannya mengenai sebaran kasus yang terjadi. Mengingat insiden ini menimpa banyak wilayah secara bersamaan, ia menduga titik lemah tidak berada pada server lokal daerah masing-masing.
“Untuk kebocoran data, saya khawatir ini terjadi di pusat, karena juga terjadi di beberapa kota lain,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu 8 April 2026.
Meskipun sumber masalah diduga berada di tingkat pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan komitmennya untuk tidak bersikap pasif. Penguatan koordinasi secara intensif terus dilakukan dengan pemerintah pusat serta pihak pengelola pusat data nasional guna memastikan celah penyalahgunaan data masyarakat dapat segera ditutup.
Selain langkah teknis, Pemkot Bandung juga menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera. Muhammad Farhan telah menginstruksikan jajarannya untuk menjalin kolaborasi erat dengan pihak kepolisian. Langkah ini diambil guna memburu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari sisi eksternal maupun internal, yang mencoba mempermainkan data sensitif milik warga.
“Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan siapa pun yang membocorkan data dapat segera ditindak,” tegasnya.
Dalam upaya melindungi integritas data warga Bandung, Farhan menjelaskan bahwa pemerintah kota menerapkan prosedur operasional yang sangat hati-hati. Untuk meminimalkan risiko di tingkat daerah, Pemkot Bandung memilih kebijakan strategis untuk tidak melakukan penyimpanan data secara terdesentralisasi di server mandiri.
Strategi ini diambil untuk memastikan bahwa keamanan data berada di bawah pengawasan sistem pusat yang seharusnya memiliki standar keamanan lebih tinggi dan terintegrasi secara nasional.
