POLA JABAR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi memulai tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang hadir mewakili Gubernur, memimpin langsung agenda Kick Off SPMB tersebut di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, pada Senin (18/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jabar menyuarakan visi besar untuk menciptakan sistem seleksi yang adil serta transparan bagi seluruh calon peserta didik di Jawa Barat. Erwan menggarisbawahi bahwa kemudahan akses dan kepastian hukum menjadi prioritas utama pelayanan tahun ini.
“Komitmen penuh SPMB 2026 adalah menghadirkan pelaksanaan yang tertib, bersih, dan berpihak pada kepentingan peserta didik. Kita ingin memastikan masyarakat merasakan pelayanan pendidikan yang mudah diakses, jelas aturannya, serta dipercaya pelaksanaannya,” ujarnya.
Ajang Kick Off ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Menurut Erwan, mutu pendidikan di Jawa Barat tidak sekadar diukur dari kelengkapan sarana prasarana sekolah, melainkan dari moralitas dan akuntabilitas sistem penyaringannya.
Proses penerimaan siswa baru harus menjadi ruang yang ramah dan adil tanpa menimbulkan kepanikan bagi para orang tua murid.
“Kita memiliki tanggung jawab bersama agar proses penerimaan murid baru tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. SPMB harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di Jawa Barat,” katanya.
Integrasi nilai sosial dalam dunia pendidikan juga harus dikedepankan agar anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi mendapatkan hak belajar yang setara.
“Mari hadirkan pendidikan yang bukan hanya unggul, tetapi juga kuat dalam nilai keadilan dan kemanusiaan,” ucapnya.
Pemprov Jabar tidak menampik bahwa isu SPMB atau PPDB selalu menjadi topik hangat yang memicu perdebatan di ruang publik setiap tahunnya. Oleh sebab itu, serangkaian perbaikan sistem terus digodok oleh Dinas Pendidikan agar celah kecurangan dapat ditutup rapat.
