POLA JABAR – Dalam dunia perpajakan, khususnya bagi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS), terdapat satu kategori yang memerlukan perhatian ekstra, yakni Harta Investasi PPS. Berbeda dengan harta PPS biasa, kategori ini memiliki keterikatan hukum dan aturan main yang lebih ketat karena berkaitan dengan pemberian tarif pajak yang lebih rendah.
Harta investasi PPS mengacu pada bagian dari harta yang diungkapkan (atau dana repatriasi) yang ditempatkan dalam instrumen investasi tertentu. Tujuannya adalah agar Wajib Pajak (WP) bisa mendapatkan tarif PPh Final yang lebih murah atau tarif kebijakan khusus.
Namun, di balik keuntungan tarif rendah tersebut, terdapat beberapa kewajiban penting yang harus dipahami oleh Wajib Pajak:
1. Kewajiban Masa Penahanan (Holding Period)
Perbedaan utama antara harta PPS biasa dan harta investasi PPS terletak pada kewajiban masa penahanan. Harta investasi PPS terikat dengan aturan holding period selama minimal 5 tahun sejak dana tersebut diinvestasikan. Artinya, dana tersebut tidak boleh ditarik atau dipindahkan ke instrumen di luar ketentuan sebelum masa 5 tahun berakhir.
2. Instrumen Investasi yang Diatur Ketat
Pemerintah telah menetapkan instrumen tertentu agar sebuah aset dapat dikategorikan sebagai harta investasi PPS. Beberapa di antaranya meliputi:
- Surat Berharga Negara (SBN) khusus program PPS.
- Investasi pada sektor hilirisasi sumber daya alam.
- Investasi pada sektor energi terbarukan.
