POLA JABAR – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan strategis ini difokuskan untuk mendengarkan laporan komprehensif mengenai kesiapan teknis jelang pemberlakuan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dijadwalkan aktif pada awal bulan depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan keterangan resmi kepada media terkait poin-poin utama yang dilaporkan kepada Kepala Negara, termasuk garis waktu eksekusi regulasi tersebut.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Langkah standardisasi ini juga melibatkan skema tata kelola ekspor untuk sejumlah komoditas andalan Indonesia, seperti crude palm oil (CPO), batu bara, hingga ferro alloy. Seluruh proses administrasi tersebut nantinya akan diintegrasikan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menko Airlangga menegaskan bahwa kementerian terkait sedang bergerak cepat untuk merampungkan seluruh payung hukum yang diperlukan agar tidak ada ketimpangan aturan saat peluncuran.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Demi mematangkan transisi ini, pemerintah langsung bergerak melakukan pendekatan persuasif dengan para pelaku industri guna menyamakan persepsi terkait aturan DHE yang baru.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.
Menyikapi keterlibatan PT Danantara Sumber Daya Indonesia dalam ekosistem ekspor ini, Menko Perekonomian mengimbau para penanam modal asing untuk tidak panik. Ia menjamin mekanisme operasional perdagangan internasional di lapangan tidak akan mengalami perombakan radikal yang merugikan korporasi.
