POLA JABAR – Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius terhadap perkembangan situasi keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah taktis dalam mengendalikan arus informasi di media sosial guna meredam penyebaran hoaks, disinformasi, serta narasi provokatif yang dapat memperparah keadaan.
Langkah pengelolaan informasi yang kredibel dan seimbang dinilai sangat krusial agar konflik horizontal ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah persatuan bangsa.
“Kita minta perhatian khusus agar jalur informasi di Wamena dikelola secara komprehensif. Jangan sampai rasa ingin tahu masyarakat justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan provokasi melalui media sosial,” ujar Syamsu Rizal di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Sebagai catatan, bentrokan yang melibatkan Suku Pirime (Lanny) dan Suku Kurima (Woma) di Wamena ini telah mengakibatkan 13 orang meninggal dunia serta 19 warga lainnya mengalami luka-luka. Akar permasalahan dipicu oleh isu lama terkait penyelesaian denda adat akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 yang menewaskan seorang anggota DPRD Lanny Jaya. Eskalasi konflik yang meluas ke beberapa titik sekitar juga telah memaksa ratusan warga setempat memilih untuk mengungsi.
Syamsu Rizal mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam spekulasi liar yang mengaitkan insiden ini dengan kelompok tertentu atau isu lain yang tidak berkaitan, karena hal tersebut dapat memicu ketegangan baru di wilayah lain.
Untuk mengatasinya, legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi menghadirkan pusat informasi yang valid. Pengawasan ketat terhadap akun-akun penyebar kabar bohong harus diperketat.
“Kalau memungkinkan, informasi dibuat satu pintu. Akun-akun media sosial yang terindikasi menyebarkan provokasi atau informasi yang tidak sesuai fakta harus segera diidentifikasi dan ditangani,” tegasnya.
Di samping penanganan di dunia maya, tindakan nyata di lapangan juga harus segera dioptimalkan. Syamsu mendorong jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bergerak cepat dalam mengamankan lokasi sekaligus memfasilitasi proses perdamaian di antara kelompok yang bertikai, mengingat ikatan afiliasi suku di Papua sangat kuat dan cepat meluas jika dibiarkan.
“Intinya adalah bagaimana mengkanalisasi dan melokalisasi konflik ini agar tidak menyebar. Mediasi harus dilakukan secepat mungkin,” ujar Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I.
