POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mematangkan persiapan pembangunan sistem transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) yang diprediksi rampung pada 2027. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan proyek ini terletak pada penataan parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL).
Farhan menyadari bahwa pembangunan infrastruktur transportasi sebesar BRT akan memberikan dampak langsung pada tata ruang jalan. Oleh karena itu, sektor perparkiran dan PKL menjadi prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu guna mencegah gesekan di masyarakat.
"Titik pertama yang pasti terkena dampak adalah perparkiran dan PKL. Kita harus cari solusinya segera agar pembangunan tidak menimbulkan kegelisahan yang lama," ujar Farhan pada Rabu 28 Januari 2026.
Menanggapi isu penolakan dari warga di kawasan Cicadas, Farhan memberikan klarifikasi bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan sepihak. Ia memahami kekhawatiran warga yang identik mengaitkan pembangunan dengan penggusuran.
Farhan menekankan pentingnya dialog terbuka sebelum mengambil keputusan mengenai relokasi atau kompensasi.
"Wajar jika ada penolakan karena persepsinya adalah penggusuran. Padahal tidak begitu, kita akan kedepankan dialog. Kita ingin tahu dulu perkembangan usaha mereka seperti apa," tambahnya.
Satu poin penting yang ditegaskan Wali Kota adalah keberadaan angkutan kota (angkot) yang tidak akan dihapuskan. Alih-alih hilang, angkot akan diintegrasikan ke dalam sistem BRT sebagai feeder (angkutan pengumpan).
Nantinya, angkot akan beroperasi di jalur-jalur yang telah ditentukan untuk membawa penumpang menuju koridor utama BRT. Jalur BRT sendiri dipastikan akan mengikuti rute yang sudah ada, mirip dengan operasional Trans Metro Pasundan (TMP).
Terkait armada angkot yang sudah tua, Pemkot Bandung berencana berkoordinasi dengan tiga koperasi besar Kopamas, Kobutri, dan Kobanter untuk program peremajaan.
