POLA JABAR – Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kekuatan udara maritim Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya ke Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) di Sidoarjo, Jawa Timur, ia menekankan bahwa sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia sangat bergantung pada kesiapan tempur dan operasional penerbang TNI AL.
Desy menggarisbawahi bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya diukur dari kecanggihan mesin perang, tetapi juga dari keharmonisan antara jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikannya.
Salah satu poin krusial yang ditemukan dalam kunjungan tersebut adalah adanya kesenjangan antara jumlah personel penerbang yang siap bertugas dengan ketersediaan unit pesawat yang laik terbang. Desy mencatat bahwa rasio antara personel dan fasilitas perlu segera dievaluasi agar kompetensi prajurit tetap terjaga.
“Dari ketersediaan sekitar 40 alutsista, yang benar-benar laik terbang itu tidak semuanya. Di sisi lain, terdapat lebih dari 350 penerbang yang tentunya membutuhkan sarana untuk mengimplementasikan kemampuan yang mereka miliki,” ujar Desy saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/4/2026).
Politisi perempuan ini mengingatkan bahwa modernisasi pertahanan harus berjalan dua arah. Pengadaan pesawat atau helikopter baru akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan pelatihan tingkat lanjut bagi para pilot. Sebaliknya, membiarkan pilot berbakat tanpa pesawat yang memadai hanya akan menurunkan standar kesiapsiagaan nasional.
“Jangan sampai SDM-nya sudah siap, tapi alatnya tidak tersedia. Atau sebaliknya, alutsista sudah diperbarui, tetapi tidak diikuti dengan upgrading dan upskilling para penerbangnya,” jelasnya.
Selain masalah teknis alutsista, Desy juga menyoroti aspek manajerial terkait kepastian pendanaan. Pertahanan negara bukanlah program jangka pendek, sehingga dibutuhkan komitmen anggaran yang konsisten untuk memastikan fasilitas penunjang dan kemampuan SDM terus berkembang seiring waktu.
Ia menilai bahwa kebijakan fiskal di sektor pertahanan harus memiliki kesinambungan agar Puspenerbal dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam menjaga kedaulatan laut dan udara Indonesia.
“Harus ada dukungan anggaran yang jelas dan sustain dari tahun ke tahun, sehingga kemampuan SDM dan ketersediaan fasilitas dapat berjalan seimbang,” pungkasnya.
