POLA JABAR – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung tengah masif melakukan transformasi pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta. Melalui langkah percepatan akreditasi serta peningkatan kompetensi para instruktur, Disnaker berkomitmen menghadirkan program pelatihan yang efektif, modern, dan selaras dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini.
Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menegaskan bahwa LPK memegang peranan yang sangat krusial dalam memangkas kesenjangan antara pencari kerja dan kebutuhan sektor swasta.
“LPK adalah penghubung utama antara pelatihan dan industri. Karena itu, kualitasnya harus benar-benar terjamin,” ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Metodologi bagi pengelola dan instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di Hotel Oakwood, Selasa 19 Mei 2026.
Saat ini tercatat ada lebih dari 200 LPK yang beroperasi di wilayah Kota Bandung. Untuk memastikan seluruh lembaga tersebut memiliki mutu yang seragam, Disnaker mendorong pemenuhan delapan standar akreditasi nasional yang mencakup kurikulum, kualitas pengajar, hingga sarana prasarana penunjang.
Metode pengajaran yang tepat dinilai menjadi fondasi utama dalam melahirkan tenaga kerja terampil. Oleh sebab itu, penguatan metodologi pembelajaran bagi para instruktur menjadi agenda prioritas pemerintah kota.
“Metodologi pengajaran menjadi kunci. Pelatih yang kompeten akan menghasilkan lulusan yang kompeten,” jelas Yayan.
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga memberikan berbagai stimulus infrastruktur secara bertahap. Namun, Yayan mengingatkan bahwa kesuksesan standardisasi ini memerlukan kerja sama dua arah yang solid.
“Pemerintah hadir sebagai stimulan. Namun, LPK juga harus memiliki komitmen dan upaya mandiri untuk memenuhi standar,” katanya.
Sebagai bentuk insentif, LPK yang telah resmi menyandang status terakreditasi akan mendapatkan hak istimewa berupa kemudahan akses penyerapan program-program kerja sama dari pemerintah.
