POLA JABAR - Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan sebagai strategi menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai catatan kritis dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, secara tegas meminta pemerintah untuk meninjau ulang wacana tersebut.
Ateng menilai bahwa target efisiensi energi yang diproyeksikan mencapai 20 persen perlu dibedah lebih dalam agar sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Menurutnya, kebijakan besar tidak boleh hanya berlandaskan asumsi semata di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujar Ateng dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Politisi dari Fraksi PKS ini berpendapat bahwa tanpa adanya pembatasan aktivitas seketat masa pandemi, masyarakat kemungkinan besar akan tetap melakukan perjalanan. Penerapan WFH yang berdekatan dengan akhir pekan justru dikhawatirkan memicu lonjakan mobilitas ke luar kota, yang berujung pada konsumsi BBM yang tetap tinggi.
Selain itu, Ateng menyoroti sisi lain dari efisiensi ini. Biaya operasional perkantoran dianggap tidak benar-benar hilang, melainkan hanya berpindah beban ke masyarakat.
“Biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan,” tambahnya.
Salah satu poin krusial yang diangkat Ateng adalah nasib ekonomi rakyat kecil di sekitar kawasan perkantoran. Berkurangnya kehadiran fisik karyawan di kantor dapat memukul pendapatan pedagang kaki lima, pengelola kantin, hingga pengemudi transportasi daring yang menggantungkan hidup dari aktivitas harian pekerja.
“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” tegasnya.
Alih-alih memaksa perubahan pola kerja, Ateng Sutisna menegaskan bahwa akar permasalahan terletak pada sistem distribusi energi. Ia mendorong pemerintah untuk lebih berani melakukan reformasi subsidi agar benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak.
