POLA JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat akan melakukan pengetatan anggaran sebagai langkah antisipasi berkurangnya dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat pada tahun 2026.
Dilansir dari laman resmi Pemprov Jabar, meski ada penyesuaian, Dedi memastikan belanja publik tidak akan berkurang. Ia menegaskan bahwa yang ditekan justru pos anggaran yang sifatnya tidak terlalu mendesak atau dianggap sebagai “snack”.
“Tadi disepakati semua melakukan kinerja efektif, mengefektifkan seluruh belanja. Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin mungkin hari ini lehernya,” ujar Dedi Mulyadi usai Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 30 September 2025.
Dari hasil rakor tersebut, Gubernur menyebutkan sejumlah pos anggaran yang akan dipangkas, mulai dari belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, makan dan minum, hingga transportasi.
“Ini untuk apa? Untuk nurunin angka penggunaan listrik, untuk menurunkan angka penggunaan internet, untuk menurunkan angka penggunaan air. Ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kita berlari kencang mewujudkan Jabar Istimewa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa penghematan ini bersifat terukur sehingga Jawa Barat tidak akan kehilangan kinerja terbaik di tahun 2026.
“Hanya kehilangan snack, kehilangan makan siang, kehilangan perjalanan dinas, kehilangan listrik di malam hari tidak boleh nyala kecuali di luar, kehilangnan jam di mana AC dan TV dinyalakan jam berapa saja, dan semua itu nanti akan diatur,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar akan menyiapkan pengingat penggunaan perangkat di lingkungan pemerintahan agar strategi efisiensi berjalan efektif. Sementara untuk kebijakan work from home (WFH), pengaturannya akan tetap berjalan seperti biasa.***
