POLA JABAR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi proyek galian kabel udara yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat. Proyek tersebut tidak hanya memicu kemacetan parah di sejumlah jalan protokol, tetapi juga dinilai masih lemah dalam aspek keselamatan kerja dan transparansi informasi publik.
Sebagai langkah awal, Wali Kota memberikan tenggat waktu khusus kepada pelaksana proyek, PT BII, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk segera menyerahkan lini masa (timeline) kerja yang jelas dan terukur.
“Ketika galian dimulai, harus jelas kapan selesainya dan kapan ditutupnya. Timeline itu wajib diinformasikan ke media dan masyarakat agar warga memiliki ekspektasi yang pasti,” tegas Farhan saat meninjau lokasi di Kelurahan Maleer, Selasa (24/2/2026).
Farhan menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci agar warga tidak terjebak dalam ketidakpastian. Dengan jadwal yang dipublikasikan secara terbuka, masyarakat dapat mengantisipasi kemacetan serta memahami durasi pengerjaan di wilayah mereka masing-masing.
Selain soal jadwal, Pemkot Bandung akan melakukan audit ulang terhadap standar keselamatan kerja di lapangan. Keputusan ini diambil menyusul laporan insiden pengguna jalan yang terperosok atau terganggu oleh lubang galian yang kurang terlindungi.
“Menggali jalan itu menghalangi lalu lintas. Bagaimana memastikan pengguna jalan tetap aman sebelum perbaikan selesai? Inilah yang akan kami audit ulang karena pengerjaan di lapangan terlihat belum memiliki standar pengamanan yang seragam,” ujarnya.
Untuk menjawab kekhawatiran warga terkait lubang galian yang sering dibiarkan terbuka, Wali Kota memastikan seluruh titik pengerjaan akan ditutup menggunakan sistem manhole permanen. Sistem ini dirancang agar jaringan kabel dapat diakses kembali untuk perawatan di masa depan tanpa perlu membongkar ulang aspal jalan.
Namun, Farhan mengakui adanya tantangan teknis, terutama sinkronisasi antara proyek galian dengan program pengaspalan jalan rutin.
“Jika dilakukan bersamaan, dikhawatirkan terjadi saling tunggu antara pengerjaan kabel dan perbaikan jalan. Ini pilihan yang berat, namun penataan infrastruktur harus tetap berjalan dengan pengawasan yang sangat ketat,” jelasnya.
