POLA JABAR – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi isu backlog perumahan melalui langkah-langkah konkret dan strategis. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (06/04/2026), fokus utama pembahasan adalah percepatan penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari renovasi rumah hingga pembangunan hunian vertikal di lahan strategis.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa dukungan Presiden terhadap sektor perumahan rakyat sangatlah masif. Salah satu pilar utama yang diperkuat tahun ini adalah program peningkatan kualitas rumah tinggal melalui skema bedah rumah.
Pemerintah berencana melakukan intervensi langsung terhadap ratusan ribu unit rumah yang kondisinya tidak layak huni. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga diharapkan menjadi stimulus ekonomi di tingkat daerah.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Mensesneg dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Maruarar Sirait dalam keterangannya.
Tahun 2026 menjadi tahun yang signifikan bagi program ini karena jangkauannya yang meluas secara nasional. Menteri PKP menyebutkan target renovasi tahun ini mencapai 400 ribu unit rumah yang tersebar di berbagai daerah.
“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” lanjutnya.
Selain bedah rumah, rapat terbatas tersebut juga menelurkan kebijakan mengenai pemanfaatan aset negara yang selama ini tidak optimal, terutama yang berada di kawasan strategis perkotaan. Presiden mengarahkan agar lahan-lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti lahan di sekitar stasiun kereta api, digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).
Strategi ini bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap bisa memiliki akses hunian di tengah kota dengan harga terjangkau, sekaligus menciptakan ekosistem hunian yang inklusif.
“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” katanya.
