POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah strategis di tengah situasi ekonomi global yang menantang. Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kini diperkuat sebagai respons terhadap potensi krisis energi serta upaya meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa tanda-tanda krisis energi mulai dirasakan melalui fluktuasi harga kebutuhan pokok dan bahan bakar.
Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran daerah.
“Secara pribadi saya melihat kita sudah mulai menghadapi krisis energi. Harga-harga energi naik dan ini berdampak langsung pada operasional pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 24 April 2026.
Kebijakan WFH bukan sekadar formalitas, melainkan simbol adaptasi pemerintah. Dengan berkurangnya jumlah pegawai yang harus ke kantor, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat ditekan secara signifikan.
Farhan menyoroti bahwa efisiensi sangat mendesak karena biaya sektor publik lainnya, seperti pengangkutan sampah, turut membengkak akibat kenaikan harga energi.
“Tujuan utama WFH ini adalah menekan mobilitas. Kalau mobilitas tinggi, pasti konsumsi BBM juga tinggi. Maka kita kendalikan dari situ,” jelasnya.
Selain WFH, Pemkot Bandung juga melakukan pengetatan penggunaan energi di lingkungan kantor, seperti memastikan penggunaan listrik dan pendingin ruangan sesuai kebutuhan.
“Kami akan mulai mengecek kantor-kantor, memastikan listrik dan AC dimatikan jika tidak digunakan. Ini bagian dari efisiensi energi,” katanya.
