POLAJABAR - Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026, sejatinya mendapat sorotan tajam dari para kepala daerah.
Bagaimana tidak, pemangkasan TKD tersebut mencapai 29,34 persen jika dibanding tahun 2025. Dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun.
Guna menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ini langsung meresponnya.
Dilansir dari laman bappeda.jabarprov.go.id. Agar semuanya tetap berjalan secara lancar, KDM akan mengatur jadwal para pegawai dilingkungannya.
Menurutnya, pengaturan waktu kerja pegawai tersebut, setidaknya akan mampu mengurangi beban pengeluaran Pemda Prov Jabar.
“Pegawai akan kita atur (waktu kerja) karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi beban biaya,” ungkap KDM.
Hal tersebut diucapkan KDM usai menghadiri “Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian” di Makara Art Center ( MAC ) Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Selasa 21 Oktober 2025 lalu.
KDP merespons pemangkasan TKD tersebut dengan mengubah kultur birokrasi. Contohnya, mengurangi perjalanan dinas dan belanja rutin pemerintah.
“Seluruh dana perjalanan dinas kita hanya sisakan 25 persen sampai 10 persen, termasuk listrik dan air,” lanjut KDM.
