POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam membangun kota yang tangguh terhadap bencana melalui penguatan kelembagaan dan sistem mitigasi yang terintegrasi. Langkah strategis ini merupakan bagian krusial dari capaian program satu tahun Bandung Utama, yang berfokus pada keselamatan warga dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung menjadi ujung tombak dalam meminimalkan risiko bencana. BPBD bertugas mengoordinasikan respons cepat serta menjalankan penanggulangan secara menyeluruh, mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Selain perlindungan fisik, BPBD juga fokus pada mitigasi kultural untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
Tonggak penting sistem kebencanaan di Kota Kembang dimulai dengan pembentukan resmi BPBD setelah pelantikan Kepala Pelaksana, Didi Ruswandi, oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Juli 2025. Kehadiran lembaga ini memperkuat kesiapsiagaan kota dalam menghadapi ancaman nyata, termasuk potensi gempa yang dipicu oleh aktivitas Sesar Lembang.
Wali Kota Muhammad Farhan menekankan bahwa BPBD bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mampu merespons situasi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam menangani banjir, Pemkot Bandung menggeser pendekatan mitigasi dengan memprioritaskan peningkatan daya resap tanah. Strategi ini diwujudkan melalui:
Kolam Retensi: Saat ini telah tersedia 14 kolam retensi di berbagai titik rawan.
Sumur Imbuhan Dalam: Target pembangunan 100 unit deep infiltration well pada pertengahan 2025, dengan 78 titik yang sudah terpasang.
Sumur Resapan Dangkal: Sebanyak 4.500 unit telah tersebar di seluruh wilayah kota.
Penghijauan: Pembangunan hutan kota dan jalur hijau, khususnya di kawasan Bandung Utara (KBU), untuk mengurangi limpasan air hujan.
