POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan penjelasan resmi terkait kenaikan angka penerima bantuan pangan dari pemerintah pusat. Lonjakan jumlah warga yang mendapatkan manfaat ini dipastikan sebagai dampak positif dari proses sinkronisasi dan perbaikan basis data kemiskinan yang dilakukan secara berkala.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan bahwa pembaruan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi kunci utama sehingga warga yang selama ini belum terdata namun memenuhi kriteria, kini dapat terakomodasi.
Berdasarkan data terbaru, jumlah penerima bantuan mengalami lompatan yang cukup besar, yakni dari angka 80.000 menjadi 140.000 penerima.
Penambahan ini dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas jangkauan jaring pengaman sosial.
“Ini bentuk perhatian pemerintah pusat yang didukung dengan perbaikan data, sehingga lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Selain urusan kuantitas, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian serius pada kualitas komoditas yang diberikan kepada warga.
Menanggapi adanya beberapa keluhan terkait kondisi beras, Muhammad Farhan menyatakan bahwa secara keseluruhan bantuan yang disalurkan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan telah melalui tahap pemeriksaan rutin sebelum dikirimkan ke masyarakat.
Meskipun demikian, wali kota menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah tetap bersikap responsif terhadap setiap temuan atau anomali yang terjadi di lapangan selama proses distribusi berlangsung.
“Begitu ada laporan, kita langsung turun untuk memastikan. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, pasti kita perbaiki,” katanya.
