POLA JABAR – Penantian panjang para guru honorer di Kota Bandung akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan bahwa pembayaran Honorarium Peningkatan Mutu (HMP) mulai masuk ke rekening para tenaga pendidik pada Kamis, 30 April 2026. Pembayaran kali ini dilakukan secara rapel untuk masa kerja empat bulan sekaligus.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa proses pengiriman dana tersebut diupayakan rampung pada sore hari agar bisa segera dimanfaatkan oleh para penerima.
“Alhamdulillah untuk HMP sudah dicairkan. Ini dirapel empat bulan,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis 30 April 2026.
Muhammad Farhan menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan sebelumnya disebabkan oleh prosedur administrasi yang berlapis. Penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai payung hukum pencairan harus melewati proses harmonisasi dan persetujuan di tingkat Provinsi hingga Pemerintah Pusat.
“Perwalnya ini prosesnya lumayan panjang. Harus mendapat persetujuan dari gubernur dan pemerintah pusat. Tapi sekarang sudah saya tanda tangani dan insyaallah cair hari ini,” jelasnya.
Selain kabar mengenai HMP, Wali Kota juga membawa berita positif terkait sektor pendidikan lainnya. Bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) untuk jenjang SD, SMP, hingga mahasiswa telah ditandatangani dengan total anggaran mencapai hampir Rp5 miliar.
Namun, Farhan memberikan peringatan keras kepada pihak sekolah terkait penyaluran bantuan ini. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi kendala administratif yang merugikan hak siswa, terutama penahanan ijazah.
“Kalau ada sekolah yang menahan ijazah, apalagi terbukti, maka bantuan RMP-nya akan dicabut. Kalau di sekolah negeri, kepala sekolahnya bisa langsung dicopot,” tegas Farhan.
Di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan pendidik, Pemkot Bandung juga harus berhitung cermat dengan aturan fiskal. Farhan mengakui bahwa penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tantangan besar pada proporsi belanja pegawai daerah.