POLA JABAR – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan pengawalan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan dilakukan secara komprehensif. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji akan memantau setiap fase perjalanan jemaah secara detail untuk menjamin kualitas pelayanan dari pemerintah.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (13/5/2026), Marwan menginstruksikan agar seluruh anggota tim fokus pada fakta-fakta objektif yang ditemukan di lapangan sebagai basis evaluasi nasional.
“Yang menjadi perhatian kita sebetulnya bukan saja di Makkah dan Madinah, tetapi sejak dari sini jemaah berangkat. Ketika jemaah mendarat di Madinah pun itu sudah menjadi catatan pengawasan kita,” kata Marwan Dasopang.
Tahun ini, Timwas Haji DPR RI diperkuat oleh total 96 personel, yang terdiri dari 55 anggota dewan dan 41 tim pendukung teknis. Keberangkatan tim dibagi menjadi dua gelombang, di mana rombongan kedua dijadwalkan bertolak menuju Jeddah pada 20–21 Mei mendatang.
Marwan menekankan pentingnya sinergi antara anggota dewan dengan tim pendukung agar setiap kendala pelayanan dapat terdata dengan akurat.
“Dalam pengawasan Timwas Haji DPR tidak mungkin semua temuan dicatat sendiri oleh anggota. Karena itu tim pendukung akan melekat untuk memastikan seluruh persoalan, pelayanan, dan potensi masalah tercatat dengan baik,” ujarnya.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah sektor akomodasi. Sesuai kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI, jarak hotel maksimal adalah 4,5 kilometer dari pusat ibadah. Namun, Timwas menemukan indikasi adanya hotel jemaah yang letaknya mencapai 13 kilometer dari Masjidil Haram.
“Ini akan menjadi objek peninjauan kita. Ada hotel yang melebihi keputusan Panja dan itu harus dicek langsung,” tegasnya.
Selain masalah jarak hotel, tim juga menaruh perhatian besar pada aksesibilitas jemaah lanjut usia, khususnya di titik penurunan bus kawasan Jabal Ka’bah.
