POLA JABAR – Pemerintah pusat dan daerah terus mengakselerasi program perumahan rakyat di Kota Bandung. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi khusus kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang dinilai sangat sigap dalam membangun kolaborasi lintas level pemerintahan demi menghadirkan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pak Wali Kota baru setahun menjabat, tapi geraknya cepat. Bersama Pak Gubernur dan Pak Sekda, kita buktikan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo hingga tingkat RW bisa bergerak kompak,” ujar Maruarar Sirait saat meninjau lokasi rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), Kamis (12/2/2026).
Menteri PKP menekankan bahwa meski pembangunan Rusunami akan menghadapi berbagai tantangan lapangan, aspek integritas dan ketepatan sasaran tidak boleh dikompromikan. Ia menjanjikan transparansi dalam setiap tahapan proyek ini.
“Pastikan integritas, tata kelola yang baik, kualitas bangunan yang mumpuni, dan yang terpenting adalah tepat sasaran untuk rakyat Bandung,” tegasnya. Kepastian mengenai regulasi, pembiayaan, dan mekanisme pelaksanaan ditargetkan rampung dan akan diumumkan secara detail pada akhir Februari 2026.
Program Rusunami ini tidak hanya terpusat di satu titik. Kawasan Cimincrang, Bandung Timur, menjadi salah satu lokasi potensial yang disiapkan pemerintah untuk memperluas akses hunian vertikal di seluruh pelosok kota.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menargetkan Kota Bandung bisa memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi. Farhan menegaskan bahwa program ini berbasis kepemilikan (ownership), bukan sekadar relokasi sementara.
“Ini hak milik. Target utamanya adalah masyarakat yang belum punya rumah tetapi memiliki penghasilan tetap sehingga mampu mencicil dengan skema yang ringan,” jelas Farhan.
Untuk meringankan beban finansial warga, pembiayaan Rusunami akan didukung oleh skema subsidi dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar nilai cicilan lebih terjangkau. Selain itu, Farhan mengusulkan agar kelompok tenaga pendidik atau guru menjadi prioritas penerima.
“Di lokasi sekitar pembangunan banyak terdapat sekolah. Guru akan kita prioritaskan supaya mereka bisa tinggal di lingkungan yang mendukung profesi mereka dan bekerja dengan lebih tenang,” tambahnya.
