POLA JABAR – Komisi IX DPR RI mendorong optimalisasi peran peternak lokal dalam menyukseskan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Persatuan Peternak Bebek Nasional (PBN) sebagai langkah strategis penyerapan produksi dalam negeri.
Kendati mendukung penuh, Nurhadi memberikan catatan mengenai pentingnya pemetaan klaster wilayah operasional para peternak. Karakteristik peternakan bebek dinilai berbeda dengan ayam petelur yang penyebarannya jauh lebih merata di seluruh pelosok tanah air.
"Kita sangat mendukung atau mendorong kesepakatan dalam bentuk MOU BGN dengan PBN. Namun negara ini hadir tentu pasti dari BGN melihat secara menyeluruh profil peternak yang tergabung dalam PBN itu detailnya seperti apa. Tenu karena kalau ayam petelur misalkan ya atau peternak ayam itu menurut saya hampir merata di seluruh Indonesia. Nah, kalau peternak bebek ini kan mungkin cukup dan bisa juga kita dorong untuk melakukan kebijakan di kota/kabupaten tertentu yang populasi peternak bebeknya cukup banyak. Sehingga serapan itu bisa terjadi dan maksimal," ujar Nurhadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Melalui rangkaian inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), Nurhadi menyaksikan langsung bahwa komoditas telur bebek, khususnya dalam bentuk telur asin, mulai masuk ke dalam daftar menu program gizi. Salah satu wilayah yang sudah mengimplementasikannya secara masif adalah Jawa Timur.
Dari kalkulasi bisnis di lapangan, margin keuntungan yang didapatkan oleh para peternak lokal dinilai masih berada dalam tren yang sangat sehat dan menjanjikan.
"Saya merasa kalau beberapa kami melakukan sidak ke dapur SPPG itu sudah ada. Mereka belinya di harga Rp2.500 Kalau biaya produksinya Rp1.875 sepertinya kok masih profitnya. Ada selisih benefit disitu. Itu di kawasan Jawa Timur sudah mulai ada, telur asin bebek. Kemudian di tempat kami di Blitar itu ada populasi 10.000 bebek. Prosentase dari bahan baku ini lebih banyak lokal. Saya belum tanya secara detail namanya apa aja. Mungkin bisa studi banding atau konsultasi dengan beliau," papar Nurhadi.
Menyikapi keluhan para peternak mengenai fluktuasi harga pakan yang kerap membubung tinggi, legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur ini menawarkan terobosan berbasis ekonomi sirkular. Ia mengusulkan agar sisa makanan organik dari dapur program MBG diolah kembali untuk budidaya maggot BSF (Black Soldier Fly).
Larva tersebut nantinya dapat dialokasikan sebagai subtitusi pakan bebek karena memiliki efisiensi tinggi serta kaya akan kandungan nutrisi makro yang dibutuhkan unggas.
"Maggot ini hasil penelitiannya kandungan proteinnya cukup tinggi 40-50 persen. Saya kira ini juga menjadi opsi atau alternatif pakan bebek dengan protein tinggi. Ada yang bekerja sama dengan peternak, asal sampahnya diambil itu mereka ganti menyerap hasil produksi ternak itu. Ini bisa jadi menjadi opsi atau pilihan untuk menekan biaya produksi atau biaya operasional ternak bebek ini," pungkasnya.
