POLA JABAR – Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap rapor hijau Kementerian UMKM dalam menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data terbaru, performa serapan stimulus modal ini menunjukkan tren yang sangat positif dari tahun ke tahun. Pada sepanjang tahun 2025, angka realisasi penyaluran mampu menyentuh target yang hampir sempurna, sementara pada Semester I tahun 2026, serapan anggaran sudah menembus angka sekitar Rp105,8 triliun atau setara dengan 35,8 persen.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, di hadapan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam agenda Rapat Kerja yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
“Kami mengapresiasi capaian kinerja Kementerian tahun 2025, di mana realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR mencapai 94,4 persen,” ujar Hendry dalam agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Kendati mengacungi jempol terhadap efektivitas penyerapan modal, Hendry memberikan catatan kritis mengenai implementasi teknis di perbankan. Ia mengungkapkan adanya ketidakpatuhan dari beberapa oknum bank penyalur yang masih membebani pelaku usaha mikro dengan syarat agunan atau jaminan, padahal regulasi resmi pemerintah dengan tegas membebaskannya untuk nominal di bawah Rp100 juta.
“Masih ada laporan yang kami terima di lapangan terkait pinjaman di bawah Rp100 juta yang tanpa agunan. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama dalam fungsi pengawasan dan kolaborasi dengan Kementerian UMKM,” tegasnya.
Selain persoalan modal, fokus pembahasan juga mengarah pada program Sapa UMKM. Inisiatif ini dinilai memiliki posisi tawar yang strategis untuk membangun sistem satu data UMKM nasional yang terintegrasi. Struktur data yang solid dipercaya menjadi kunci utama dalam memetakan serta memonitor fase perkembangan pelaku usaha dari skala mikro agar bisa naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah secara berjenjang.
Politisi dari Senayan ini pun berharap jajaran legislatif dapat ikut serta mengawal jalannya program pengumpulan data ini di dapil masing-masing agar pelaksanaannya di tingkat daerah bisa lebih tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret mempercepat penguatan ekosistem bisnis lokal, Hendry mendorong optimalisasi program pelatihan melalui inkubator UMKM. Menariknya, ia menawarkan solusi efisiensi anggaran dengan memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah eksis di daerah pemilihannya untuk disulap menjadi pusat inkubasi kreatif tanpa harus membuang dana untuk proyek konstruksi baru.
Melalui sinergi yang terjalin erat ini, DPR mendesak kementerian terkait agar tidak menunda eksekusi program kemitraan di tingkat daerah demi kesejahteraan para pelaku usaha kecil di akar rumput.
