POLA JABAR – Sistem pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapat rapor merah dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, melontarkan kritik tajam terkait efektivitas pengawasan pre-market maupun post-market terhadap berbagai komoditas sensistif seperti obat-obatan, pangan olahan, kosmetik, hingga suplemen kesehatan.
Dalam forum resmi, Irma mengaku kecewa karena hingga saat ini dirinya belum melihat adanya bukti nyata dari fungsi pencegahan dan penindakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama BPOM.
“Saya belum melihat bentuk pencegahan itu seperti apa. Begitu juga dengan penindakan, saya belum dengar ada langkah konkret di lapangan, termasuk bersama kepolisian,” ujarnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini memaparkan realitas di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya produk berisiko tinggi yang dikonsumsi masyarakat. Isu kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada makanan serta peredaran obat-obatan terlarang menjadi poin utama yang ia garis bawahi.
“Kita tahu makanan yang mengandung GGL masih beredar dan belum ditarik. Begitu juga obat-obatan yang membuat teler, bahkan ada yang mengandung narkoba, masih sangat luas beredar,” tegasnya.
Selain masalah pangan, Irma juga menyoroti industri kosmetik rumahan yang tumbuh tanpa pengawasan ketat. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri pada produk kecantikan dinilai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan publik dalam jangka panjang. Begitu pula dengan distribusi rokok tanpa cukai yang merugikan negara.
“Rokok ilegal merajalela. Kosmetik juga banyak dibuat di rumah-rumah, bahkan oleh oknum tertentu, dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri,” jelasnya.
Ia juga menambahkan adanya temuan penggunaan boraks serta pewarna makanan yang bukan untuk konsumsi manusia, hingga isu kontaminasi pada sektor perikanan yang hingga kini dinilai belum mendapat respons optimal dari pihak berwenang.
Lebih jauh, Irma menarik korelasi antara kualitas pengawasan produk dengan ketahanan finansial jaminan kesehatan nasional.
