POLAJABAR.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyukseskan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026. Langkah strategis ini diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama yang menjadi landasan kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Penandatanganan kesepakatan tersebut secara resmi mengukuhkan sinergi antara Pemprov Jabar dan BPS untuk mendukung sensus ekonomi mendatang. Acara penting ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat.
Selain kepala daerah, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran pimpinan dari berbagai pemangku kepentingan utama. Termasuk di antaranya adalah perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Lokasi pelaksanaan seremoni penting ini bertempat di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, pada Minggu (21/06/2026). Momen ini menandai dimulainya upaya kolektif untuk memetakan potensi ekonomi di wilayah Jawa Barat secara lebih akurat.
Wakil Ketua BPS, Sonny Harry Budiutomo, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan sensus ini. Dukungan ini dinilai sangat signifikan dalam persiapan sensus.
Menurut Sonny Harry Budiutomo, komitmen luar biasa yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat sudah terlihat sejak jauh hari, bahkan sebelum tahapan persiapan resmi sensus dimulai pada tahun sebelumnya.
Bolivia Ambil Langkah Darurat Nasional Hadapi Kelumpuhan Ekonomi Akibat Protes Berkepanjangan
Inovasi yang diterapkan di Jawa Barat menjadi pembeda utama dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yaitu melalui pemanfaatan program lokal yang dikenal sebagai "Jabar Ekotek". Program ini menjadi kunci dalam pemetaan usaha digital.
"Inovasi Jabar Ekotek dan Metode Geoteaching Salah satu terobosan yang membedakan Jawa Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia adalah pemanfaatan program lokal bernama 'Jabar Ekotek'," ujar Sonny Harry Budiutomo usai acara berlangsung.
Lebih lanjut, Sonny menjelaskan bahwa melalui kebijakan yang digariskan oleh Gubernur, seluruh aparatur kewilayahan diberi mandat khusus untuk terlibat aktif dalam proses pendataan.
