POLA JABAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertema “Evaluasi Stabilitas Inflasi dan Indikator Makro Ekonomi Triwulan III 2025”, di Hotel Mercure Bandung City Centre, Rabu, 12 November 2025.
Hal tersebut dilakukan oleh Pemkot Bandung untuk mulai melakukan persiapan menghadapi lonjakan harga dan mobilitas warga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Forum ini mempertemukan lintas unsur strategis, Bank Indonesia, BPS, akademisi Unpad dan Unpas, hingga para kepala OPD. Tujuannya jelas, memastikan strategi ekonomi Bandung tetap selaras antara data, kebijakan, dan realita lapangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan berpendapat jika pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka, tetapi soal menjaga ketenangan dan kesejahteraan warga.
“Salah satu hal terberat bagi pemerintahan daerah saat ini adalah bagaimana menyelaraskan seluruh strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Apa yang berlaku di Bandung juga harus berlaku di Tual (Maluku, red). Karena itu, semua keputusan harus berbasis data,” ujar Farhan.
Farhan juga mengingatkan pentingnya akurasi data. bahkan dirnya sempat bergurau tentang masa kuliahnya di jurusan Ekonomi Pembangunan.
“Saya dulu suka banget mata kuliah ekonomi makro sampai diulang tiga kali. Mungkin antara bodoh jeung hobi, beda tipis,” candanya disambut tawa hadirin.
“Jangan sampai kebijakan kota hanya berdasarkan feeling-nya wali kota. Harus ada patokan yang kuantitatif, jelas, dan terukur,” tegasnya.
Farhan juga mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data resmi.
