POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah bersiap melancarkan langkah strategis dalam memodernisasi transportasi publik. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung mengumumkan akan segera melaksanakan sosialisasi intensif terkait proyek pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) kepada warga di wilayah-wilayah yang masuk dalam peta terdampak.
Sebanyak 22 kecamatan telah teridentifikasi akan menjadi fokus utama dalam rangkaian sosialisasi ini. Langkah awal ini dianggap krusial mengingat pembangunan infrastruktur BRT, terutama pada jalur utama (on-corridor), diprediksi akan membawa perubahan signifikan pada tata ruang jalan.
Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan komunikasi dua arah yang transparan. Sosialisasi ini tidak hanya menyasar perangkat kewilayahan, tetapi juga menyentuh sektor informal dan pelaku usaha yang beraktivitas di sepanjang jalur proyek.
“Sosialisasi ini akan dilakukan secara menyeluruh di 22 kecamatan yang terdampak. Kita libatkan masyarakat, mulai dari kelurahan, RT/RW, hingga perwakilan pedagang kaki lima dan pihak lain yang terdampak,” ujarnya usai Rapat Koordinasi BRT dengan Kemenhub, World Bank, dan konsultan terkait di Balaikota, Rabu 15 April 2026.
Dishub menegaskan bahwa masyarakat akan diberikan gambaran utuh mengenai proyek ini. Pemkot tidak ingin informasi yang diterima warga bersifat sepotong-sepotong agar tidak timbul kekhawatiran yang tidak perlu di lapangan.
“Jadi bukan hanya membahas off-corridor atau on-corridor saja, tapi seluruhnya kita sampaikan. Termasuk dampak yang mungkin timbul dan bagaimana penanganannya, agar masyarakat memahami secara menyeluruh,” jelasnya.
Salah satu poin utama dalam pembangunan ini adalah jalur on-corridor yang membentang sekitar 21 kilometer. Jalur khusus ini akan membelah pusat-pusat keramaian kota, termasuk melintasi Kecamatan Andir, Regol, hingga Sumur Bandung.
Pembangunan jalur khusus ini nantinya akan menggunakan separator atau pembatas jalan dengan desain khusus yang rendah guna menjaga estetika dan keamanan lalu lintas.
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat mengetahui sejak awal rencana pembangunan, termasuk perubahan yang akan terjadi di lapangan,” katanya.
