POLA JABAR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi melalui penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis.
Dalam acara penyerahan denda administratif serta penguasaan kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jumat (10/04/2026), Presiden mengungkapkan bahwa langkah ini memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selama satu setengah tahun terakhir, pemerintah secara konsisten melakukan langkah-langkah konkret untuk menambal kebocoran anggaran dan menarik kembali aset yang dikuasai secara ilegal. Presiden menilai capaian ini sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
“Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar," ucap Presiden.
Presiden Prabowo memaparkan bahwa dana jumbo yang berhasil diselamatkan tersebut akan dialokasikan untuk sektor-sektor krusial, terutama pendidikan. Ia menargetkan perbaikan sarana pendidikan secara masif guna mengejar ketertinggalan infrastruktur sekolah di berbagai daerah.
“Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah, berarti uang ini bisa dua kali lipat APBN, yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan," tuturnya.
Tak hanya sektor pendidikan, peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga menjadi sasaran utama. Presiden memproyeksikan dana hasil penyelamatan tersebut dapat mempercepat program renovasi rumah tidak layak huni secara nasional.
“Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah,” ucap Presiden.
Langkah strategis lainnya yang menjadi sorotan adalah keberhasilan Satuan Tugas Penguasaan Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam mengambil alih aset negara yang sangat signifikan. Nilai aset hutan yang berhasil dikuasai kembali ini setara dengan hampir sepuluh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
