POLA JABAR – Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) menjadi latar belakang bersejarah saat Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), Kepala Negara menegaskan bahwa rancang bangun anggaran negara tahun depan diposisikan sebagai fondasi utama dalam melindungi masyarakat sekaligus menggerakkan kesejahteraan nasional.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang masih dilingkupi ketidakpastian. Kehadiran postur anggaran yang sehat dinilai menjadi tameng krusial dalam menjaga stabilitas domestik.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai pedoman perjalanan kita ke depan,” tutur Prabowo.
Pemerintah mengusung target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Optimisme ini didasari oleh realitas data makroekonomi Indonesia yang menunjukkan performa impresif dibanding negara-negara lain di dunia.
Beberapa capaian fundamental ekonomi nasional saat ini meliputi:
Pertumbuhan Ekonomi: Mencapai 5,61 persen year on year (YoY), menjadikannya yang tertinggi di antara seluruh negara anggota G20.
Tingkat Inflasi: Terkendali dengan sangat baik di level 2,42 persen YoY per April 2026.
Neraca Perdagangan: Mencatatkan surplus sebesar USD3,3 miliar pada Maret 2026, yang menandai tren positif surplus selama 71 bulan berturut-turut.
Cadangan Devisa: Berada di posisi kuat sebesar USD146,2 miliar per April 2026, atau setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor.
