POLA JABAR – Pemerintah Kota Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana alam. Melalui program Siskamling Siaga Bencana, pemerintah berupaya membangun sistem keamanan lingkungan yang lebih komprehensif. Pada Rabu, 8 April 2026, program ini resmi menyambangi Kelurahan Sekejati, yang sekaligus menandai titik ke-88 dari rangkaian agenda tersebut.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir langsung untuk meninjau pelaksanaan program ini. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa fungsi Siskamling di era sekarang telah bertransformasi. Tidak hanya sekadar menjaga keamanan dari tindak kriminalitas, tetapi juga menjadi instrumen vital dalam mendeteksi ancaman bencana di tengah anomali cuaca yang sulit diprediksi.
Farhan menyoroti bagaimana cuaca ekstrem yang melanda Kota Bandung belakangan ini telah membawa dampak nyata bagi masyarakat. Intensitas hujan yang tinggi seringkali dibarengi dengan angin kencang yang memicu insiden pohon tumbang.
“Sejak awal, Siskamling ini memang kita rancang sebagai siaga bencana. Kita merasakan sendiri bagaimana cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan pohon tumbang hingga mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.
Meskipun ancaman bencana terus membayangi, Farhan memberikan apresiasi kepada jajaran perangkat daerah dan relawan yang telah bekerja keras. Berkat koordinasi yang solid, pemulihan infrastruktur pascabencana dapat dilakukan dengan efisiensi yang tinggi.
“Kota Bandung relatif cepat pulih. Namun kewaspadaan harus tetap kita jaga, karena potensi cuaca ekstrem masih ada,” tambahnya.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam forum di Kelurahan Sekejati adalah metode pembangunan yang tidak lagi bersifat "top-down" atau diseragamkan. Wali Kota mendorong peran aktif para ketua Rukun Warga (RW) untuk menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengidentifikasi masalah spesifik di lingkungannya.
Farhan menjelaskan bahwa program Laci RW menjadi sumber data utama bagi Pemkot Bandung untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Pendekatan ini memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan oleh warga.
“Sekarang arah pembangunan kita berbasis data. Kita tidak ingin semua diseragamkan, karena setiap wilayah memiliki karakter dan persoalan yang berbeda,” jelasnya.
