POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini tengah merumuskan berbagai langkah strategis demi menjamin keberlangsungan layanan kebersihan kota. Hal ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berdampak langsung pada manajemen pengangkutan sampah di lapangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan gambaran mengenai besarnya beban operasional yang harus ditanggung pemerintah daerah saat ini.
Kenaikan harga solar yang cukup tajam telah mengubah peta anggaran pemeliharaan infrastruktur kebersihan secara drastis.
“Kenaikan ini membuat biaya BBM untuk pengangkutan sampah meningkat hingga dua kali lipat. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita respons,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 24 April 2026.
Persoalan yang dihadapi Pemkot Bandung saat ini tidak hanya berasal dari sisi finansial. Selain lonjakan harga solar dari kisaran Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter, keterbatasan kuota pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) turut memperkeruh situasi.
Keterbatasan ini memicu antrean panjang kendaraan pengangkut sampah yang datang dari berbagai titik di Bandung Raya.
Akibatnya, efisiensi waktu pengangkutan menurun drastis karena banyak armada truk yang terpaksa mengantre hingga menginap di lokasi TPA demi bisa menurunkan muatan.
Menanggapi situasi yang mendesak ini, Wali Kota Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa perhitungan anggaran saat ini sedang berada dalam posisi yang sangat ketat.
Tanpa adanya kebijakan penyesuaian atau efisiensi yang ekstrem, dikhawatirkan layanan pengangkutan sampah akan mengalami kendala sebelum tahun anggaran berakhir.
