POLA JABAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi memulai penyusunan arah pembangunan masa depan melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Bertempat di Grandia Hotel pada Senin, 2 Februari 2026, forum ini menetapkan prioritas utama pada pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta optimalisasi kualitas belanja daerah.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan bahwa forum ini merupakan fondasi awal dalam siklus perencanaan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, keterlibatan pemangku kepentingan sangat krusial untuk menyempurnakan dokumen RKPD sebelum ditetapkan.
"Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan. Masukan tersebut akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan untuk penyempurnaan RKPD 2027," ujar Iskandar.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta secara hybrid, melibatkan kepala perangkat daerah, DPRD, akademisi, sektor swasta, media, hingga tokoh masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menekankan bahwa RKPD 2027 bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen untuk menjawab tantangan nyata perkotaan.
Beberapa poin penting yang didorong oleh DPRD meliputi:
Penciptaan Lapangan Kerja: Memperkuat UMKM berbasis wilayah, ekonomi kreatif, dan sektor jasa.
Link and Match Pendidikan: Menyelaraskan kurikulum SMK dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan industri.
Transformasi Bansos: Mengubah pendekatan bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi yang mandiri.
