POLA JABAR - Penerapan pola kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan hasil yang positif.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat berjalan efektif.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah modernisasi birokrasi yang lebih mengutamakan substansi daripada sekadar formalitas kehadiran.
Dalam pandangannya, paradigma kerja pemerintah harus mulai bergeser. Ia menekankan, kinerja aparatur sipil negara tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang dicapai. Hal ini membuktikan bahwa dedikasi seorang pelayan publik tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat ruang kantor konvensional.
Klaim keberhasilan ini bukan tanpa dasar. Saat berbicara di hadapan media, sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi ini memaparkan data mengenai jalannya roda pemerintahan.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi usai silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Tingginya realisasi belanja anggaran menunjukkan bahwa proses birokrasi tetap berdenyut kencang meski sebagian pegawai bekerja dari rumah. Hal ini sekaligus mematahkan stigma bahwa bekerja jarak jauh dapat menghambat penyerapan anggaran dan administrasi negara.
Kegiatan silaturahmi ini menjadi momentum konsolidasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan para kepala daerah guna memperkuat sinergi pembangunan di wilayah Jawa Barat.
Pertemuan ini sangat krusial mengingat tantangan pembangunan di Jawa Barat memerlukan koordinasi yang harmonis antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
