POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan sikap tidak akan menoleransi segala bentuk kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang dapat merugikan warga. Komitmen ini ditegaskan sebagai upaya menjaga mutu dan profesionalisme di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas di wilayah Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan perhatian khusus terhadap insiden medis yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat.
Salah satunya adalah peringatan keras terkait prosedur identifikasi pasien agar kejadian fatal seperti bayi yang hampir tertukar tidak terjadi di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Dalam pernyataannya di Pendopo Kota Bandung, Muhammad Farhan menekankan bahwa kualitas pelayanan bukan hanya beban individu tenaga kesehatan, melainkan tanggung jawab kolektif yang dipimpin oleh kepala institusi. Ia memberikan ultimatum tegas bagi para pejabat di lingkungan RSUD dan Puskesmas.
“Saya sudah pastikan apabila kejadian seperti itu terjadi di RSUD atau puskesmas di Kota Bandung, maka kepala rumah sakitnya akan saya copot. Ini adalah tanggung jawab pimpinan,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin 13 April 2026.
Wali Kota bergerak cepat setelah menerima laporan mengenai adanya potensi insiden di sektor kesehatan. Langkah taktis langsung diambil dengan menginstruksikan Dinas Kesehatan dan jajaran pimpinan rumah sakit untuk memperketat pengawasan.
Farhan ingin memastikan bahwa setiap SOP (Standar Operasional Prosedur) dijalankan dengan disiplin tinggi tanpa celah sedikit pun.
“Saya langsung telepon Dinas Kesehatan dan seluruh direktur rumah sakit. Perintahnya jelas kejadian seperti itu tidak boleh terjadi di Kota Bandung,” ujarnya.
Instruksi ini pun tidak hanya ditujukan bagi rumah sakit besar, melainkan hingga ke tingkat Puskesmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap harinya. Farhan menekankan bahwa integritas organisasi harus dijunjung tinggi oleh seluruh struktur di bawahnya.
