POLA JABAR – Pemerintah Indonesia semakin memperkokoh komitmennya dalam memperdayakan ekonomi rakyat. Fokus utama saat ini diarahkan pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan jaring pengaman sosial, serta percepatan penghapusan kemiskinan secara nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan hal tersebut setelah melakukan pertemuan strategis dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa (12/05/2026).
Ia memastikan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan menjadi instruksi langsung dari Kepala Negara.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Muhaimin dalam keterangannya.
Salah satu terobosan besar yang disiapkan adalah pemanfaatan aset negara dan BUMN yang belum optimal untuk dijadikan ruang pameran serta festival produk lokal.
Selain dukungan fasilitas fisik, pemerintah juga berencana menambah suntikan dana untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi kreatif dan mempermudah akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuh Muhaimin.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah telah mengalokasikan dana fantastis yang mencapai ratusan triliun rupiah. Anggaran tersebut mencakup berbagai jenis bantuan, mulai dari bantuan tunai hingga jaminan kesehatan. Menko PM juga menekankan bahwa efisiensi subsidi energi kini sedang diarahkan agar lebih tepat sasaran.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelas Muhaimin.
