POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi menempatkan penguatan ekosistem ekonomi kreatif (Ekraf) sebagai salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan potensi besar warga Bandung dapat terserap secara optimal di industri kreatif nasional.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa peran pemerintah bukan bertindak sebagai pelaku usaha, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin ekosistem kreatif tumbuh secara sehat, matang, dan berkelanjutan.
“Kami harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pelaku ekonomi kreatif, termasuk memfasilitasi akses terhadap venture capital (modal ventura),” ujar Farhan.
Farhan menyadari bahwa jumlah pelaku industri kreatif di Kota Bandung sangat besar, yang secara alami memicu persaingan ketat di pasar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan sistem kompetisi yang adil dan transparan.
Menurutnya, pemerintah bertanggung jawab membuka akses pembiayaan yang lebih luas, mempertemukan para kreator dengan investor potensial, serta menjaga agar regulasi tetap suportif dan tidak mematikan inovasi yang tengah berkembang.
Salah satu indikator positif perkembangan ekosistem kreatif di Bandung adalah menjamurnya ruang-ruang publik yang difungsikan sebagai pusat kreativitas. Farhan menunjuk Pasar Kosambi sebagai salah satu contoh sukses transformasi ruang yang kini menjadi referensi utama bagi para pelaku ekraf.
Selain Pasar Kosambi, kawasan strategis seperti Jalan Trunojoyo dan berbagai ruang kreatif lainnya terus dikembangkan untuk memperkuat semangat kolaboratif antar-komunitas di Kota Bandung.
“Kehadiran ruang-ruang kreatif ini sangat penting untuk membangun jejaring. Kami ingin identitas Bandung sebagai pusat kreativitas tetap terjaga melalui dukungan infrastruktur yang memadai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Farhan menekankan bahwa pembangunan sektor ekonomi kreatif harus berbasis pada data yang akurat dan efisiensi kerja. Dengan data yang valid, kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan para pelaku usaha di lapangan.
