POLA JABAR – Menjelang puncak aktivitas ziarah makam pada libur Lebaran 2026, Pemerintah Kota Bandung memberikan perhatian khusus pada kenyamanan masyarakat di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmennya dalam melakukan penataan infrastruktur sekaligus pengawasan ketat terhadap praktik ilegal di lapangan.
Farhan tidak menampik bahwa praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah TPU masih menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diberantas secara instan. Meski demikian, langkah-langkah preventif terus diperkuat oleh jajaran pemerintah kota.
“TPU ini memang sedang kita lakukan penertiban. Tapi harus diakui, sangat sulit bagi kami untuk langsung menghilangkan pungli. Karena itu, kami terus berupaya membatasi dan menekan praktik tersebut,” ujar Farhan saat memberikan keterangan di Balai Kota Bandung, Jumat, 27 Maret 2026.
Salah satu titik yang menjadi fokus utama adalah TPU Nagrog, yang diprediksi akan mengalami lonjakan peziarah yang sangat signifikan. Untuk mengantisipasi kemacetan dan kepadatan kendaraan, Pemkot Bandung menjalin kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat.
Farhan mengapresiasi inisiatif warga yang bersedia menyediakan lahan pribadi sebagai kantong parkir tambahan.
“Untuk Nagrog, saya ucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat yang sudah membantu menyediakan lahan parkir. Ini sangat membantu kelancaran dan kenyamanan para peziarah,” ungkapnya.
Guna memastikan alur kendaraan tetap lancar, Pemkot Bandung berencana menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah di kawasan TPU yang padat. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi simpul kemacetan yang sering terjadi saat momen Lebaran.
Selain masalah lalu lintas, pengawasan terhadap oknum tidak bertanggung jawab akan ditingkatkan melalui instruksi kepada aparat kewilayahan. Farhan meminta seluruh jajaran dari tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk lebih aktif menjaga situasi agar tetap kondusif.
Tujuan utama dari penertiban ini adalah agar masyarakat dapat menjalankan tradisi ziarah kubur dengan khusyuk tanpa adanya gangguan keamanan maupun keluhan terkait biaya tidak resmi. Kerja sama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan unsur kewilayahan menjadi kunci keberhasilan program ini.
