POLA JABAR – Masalah kesehatan anak menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung, terutama mengenai fenomena Zero Dose. Istilah ini merujuk pada kondisi anak-anak yang belum pernah mendapatkan satu pun dosis imunisasi dasar rutin, seperti vaksin DPT-1 (difteri, pertusis, tetanus), pada tahun pertama pertumbuhan mereka.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan anak melalui vaksinasi adalah prioritas yang tidak bisa ditawar demi menjamin kualitas generasi mendatang.
“Fenomena anak zero dose bukan sekadar angka statistik. Di balik istilah itu ada masa depan anak-anak yang harus kita jaga bersama,” ungkap Farhan.
Pernyataan tersebut disampaikan Farhan saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, dalam agenda Kunjungan Lapangan Tematik bertajuk "Mengejar Anak Zero Dose" di UPTD Pelatihan Kesehatan Dinkes Jawa Barat, Selasa (12/05/2026).
Farhan tidak menampik bahwa tantangan terbesar di lapangan adalah maraknya disinformasi dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat yang memicu penolakan terhadap imunisasi. Menghadapi hal ini, ia menekankan perlunya sinergi total dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga pengurus RW.
“Kerja sama 360 derajat menjadi sangat penting agar anak-anak kita tidak kehilangan hak mendapatkan imunisasi dasar,” ujarnya.
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan, di mana pada tahun 2025 tercatat sekitar 2,3 juta anak di Indonesia masuk dalam kategori zero dose. Kondisi ini menjadi celah bagi munculnya kembali penyakit menular seperti campak dan polio.
Dante menjelaskan bahwa meskipun cakupan nasional telah menyentuh angka 80 persen, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan untuk mencapai ambang batas aman.
“Cakupan imunisasi nasional memang sudah sekitar 80 persen, tetapi untuk menciptakan kekebalan komunal dibutuhkan minimal 90 persen,” jelas Dante.
