POLAJABAR - Efisiensi, transparan, dan berpihak pada pelayanan publik akan diwujudkan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2026).
Hal tersebut diungkap langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung.
Wali Kota Bandung menyampaikan hal tersebut, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Bandung, pada Jumat 31 Oktober 2025 lalu.
Terkait hal tersebut, Farhan mengapresiasi terkait pandangan kritik dan saran yang konstruktif dari seluruh fraksi DPRD Jawa Barat.
Dilansir dari laman resmi. Ia memastikan, bahwa seluruh masukan akan menjadi acuan dalam penyempurnaan dokumen Raperda APBD 2026.
Dengan seperti itu, pelaksanaan anggaran tahun depan bisa berjalan lebih efektif serta tepat pada sasaran.
“Pemkot Bandung akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Menjawab sorotan dari beberapa fraksi terkait pengelolaan belanja pegawai dan efektivitas program, Farhan menyampaikannya dengan lugas.
Pemkot Bandung terus akan merasionalisasi belanja rutin, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
