POLA JABAR - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjelaskan jika, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah saat ini di Kota Bandung adalah partisipasi masyarakat.
“Tantangan saya sekarang ini dalam pengelolaan sampah bukan teknologi, tapi public participatory. Partisipasi masyarakat soal sampah itu masih sangat rendah,” ujar Farhan.
Hal tersebut disampaikan oleh Farhan saat dirinya menghadiri acara Talkshow INNOVIBES Vol. 3 dengan topik Circular Economy dan Masa Depan Kota Berkelanjutan di Innercourt ITB Innovation Park, Kawasan Summarecon Bandung, Kamis 13 November 2025.
Dirinya menyebut, dari 1.597 RW yang ada di Kota Bandung, sejak program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan (Kang Pisman) diluncurkan sekitar tahun 2019 dan disusul oleh program Buruan Sae (Urban Farming), hanya sekitar 400 RW yang benar-benar menerapkan prinsip pengelolaan sampah dengan baik.
“Artinya masih ada lebih dari seribu RW yang belum disiplin dalam pengelolaan sampah. Padahal, kuncinya bukan di alat atau mesin, tapi di kesadaran warganya,” jelasnya.
Dirinya juga menyinggung mengenai fenomena maraknya ketertarikan pada teknologi insinerator untuk membantu mengolah sampah. Namun Farhan berpendapat jika solusi utama tetap harus dimulai dari tingkat RW.
“Sekarang semua orang tergila-gila pada insinerator. Padahal, grand desain Kota Bandung adalah 30 persen sampah harus habis di RW. Harus habis di RW. Mau tidak mau, kita harus memastikan 1.597 RW itu bisa mengolah sampah organik di wilayahnya masing-masing,” tutur Farhan.
Farhan juga menjelaskan jika sampah nonorganik yang tersisa bisa diolah menjadi bahan daur ulang seperti plastik, atau dimasukkan ke dalam Refuse Derived Fuel (RDF) bahan bakar alternatif dari residu sampah.
“Alhamdulillah di Cigondewah sudah ada industri pengolahan plastik yang besar. Tapi untuk RDF, produksi kita baru sekitar 10 ton. Kalau 60 ton, bisa terjadi tumpukan selama dua hari,” ungkapnya.
