POLA JABAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap kebijakan Work From Home (WFH) yang kini telah memasuki pekan ketiga. Kebijakan ini diambil bukan sekadar sebagai pola kerja jarak jauh, melainkan strategi besar untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional pemerintahan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa salah satu target utama kebijakan ini adalah pengendalian mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Melalui pengurangan pergerakan pegawai, Pemkot Bandung berhasil menekan pengeluaran logistik, mulai dari konsumsi energi hingga biaya transportasi harian.
“Pelaksanaan WFH ini kita arahkan untuk memastikan mobilitas pegawai rendah, sehingga terjadi efisiensi operasional, baik dari konsumsi BBM, listrik, maupun efektivitas kerja,” ujarnya dalam konferensi pers di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 24 April 2026.
Untuk menepis kekhawatiran mengenai penurunan kinerja, Pemkot Bandung menerapkan teknologi pengawasan yang ketat. ASN yang menjalankan WFH wajib terpantau melalui aplikasi khusus yang bekerja secara real-time.
Sistem ini tidak hanya mencatat aktivitas kerja, tetapi juga memantau keberadaan pegawai agar tetap berada di zona kerja yang telah ditentukan.
Menariknya, Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja ASN. Pemkot Bandung berencana membuka transparansi data terkait tingkat kepatuhan dan kehadiran pegawai di setiap akhir hari kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Berdasarkan data sementara, efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini cukup signifikan. Tercatat ada sekitar 1.354 ASN yang saat ini melaksanakan tugas dari rumah.
Dengan rata-rata penghematan biaya BBM sebesar Rp25.000 per orang setiap harinya, Pemkot Bandung memperkirakan adanya potensi penghematan anggaran yang mencapai angka puluhan juta rupiah per hari.
