POLA JABAR – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa kasus tragis meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa dipandang hanya dari sisi bantuan materi, seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
Menurut Fajar, tekanan yang dihadapi anak saat ini melibatkan berbagai faktor yang saling berkelindan, mulai dari aspek psikologis, emosional, ekonomi, hingga relasi sosial di lingkungan terdekatnya.
"Anak yang bersangkutan tercatat sebagai penerima PIP. Di sekolahnya ada 72 anak penerima lainnya. Untuk tahun 2025, bantuan sudah cair pada November dan digunakan untuk kebutuhan sekolah. Namun, kami tidak ingin menyederhanakan persoalan ini hanya dari sisi PIP," ungkap Fajar saat berkunjung ke SMPN 70 Bandung, Jumat (6/2/2026).
Fajar menjelaskan bahwa tindakan ekstrem pada anak usia sekitar 10 tahun sering kali muncul karena cara berpikir yang belum matang dalam menyikapi masalah. Pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya memahami konsep kematian secara permanen.
"Anak usia 10 tahun mungkin berpikir dengan cara itu masalahnya akan selesai. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya pendampingan psikologis dan kehadiran orang dewasa yang peka terhadap kondisi emosional mereka," tambahnya.
Sebagai strategi pencegahan jangka panjang, Kemendikdasmen kini tengah memperkuat kebijakan perlindungan kesehatan mental di sekolah. Fokus utamanya adalah merevitalisasi peran Guru Bimbingan Konseling (BK) serta mengaktifkan peran Guru Wali sebagai detektor awal masalah psikologis siswa.
"Guru adalah pihak terdekat dengan siswa di sekolah. Melalui penguatan fungsi BK dan regulasi yang baru, kita ingin deteksi dini berjalan lebih cepat. Kebijakan ini sudah kami dorong secara intensif sejak 2025," jelas Fajar.
Menanggapi isu tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan data yang cukup mengejutkan. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan tahun 2025, sekitar 10.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kota Bandung teridentifikasi mengalami masalah kesehatan mental.
Pemkot Bandung tidak tinggal diam dan telah menyiapkan berbagai instrumen perlindungan, antara lain:
